STATUTA UMSURABAYA

Statuta

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang dimaksud dengan:

  1. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M, merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 .
  2. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
  3. Majelis Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Majelis Dikti, adalah pembantu Pimpinan Pusat yang mempunyai fungsi koordinasi dan pembinaan amal usaha persyarikatan di bidang pendidikan tinggi, serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat.
  4. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PTM, adalah PTM di lingkungan Muhammadiyah.
  5. Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut UMSurabaya, adalah

PTM di Surabaya, yang didirikan pada hari Jum’at, tanggal 9 Maret 1984 bertepatan tanggal 7 Jumadil Akhir 1404 H dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0141/0/1984.

  1. Badan Pembina Harian selanjutnya disebut BPH Universitas Muhammadiyah Surabaya, dibentuk oleh Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas pembinaan UMSurabaya.
  2. Pendidikan tinggi adalah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah sebagai jenjang pendidikan jalur formal setelah pendidikan menengah atas, dapat berupa program diploma, sarjana, spesialis, dan pascasarjana.
  3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UMSurabaya.
  4. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian terdiri dari sarjana dan pascasarjana.
  5. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
  6. Dosen adalah pegawai pada Universitas Muhammadiyah Surabaya yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan berkewajiban mentrasfomasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  7. Tenaga kependidikan adalah pegawai pada UMSurabaya yang terdiri atas tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
  8. Mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi Muhammadiyah.
  9. Pimpinan universitas adalah pimpinan UMSurabaya terdiri atas Rektor dan Wakil-wakil Rektor, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan UMSurabaya, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
  10. Pimpinan fakultas adalah pimpinan fakultas di lingkungan UMSurabaya, terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
  11. Pimpinan pascasarjana adalah Direktur dan Asisten Direktur/Sekretaris Pascasarjana.
  12. Sivitas akademika adalah pemangku UMSurabaya terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
  13. Statuta adalah peraturan tertinggi yang dibuat UMSurabaya.
  14. Pedoman PTM adalah pedoman dasar pendirian, penyelenggaraan, dan pengelolaan PTM yang ditetapkan berdasar Keputusan Pimpinan Pusat.
  15. Catur Darma UMSurabaya adalah kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

 

BAB II

VISI, MISI, NILAI, TUJUAN

 

Pasal 2

  1. UMSurabaya mempunyai visi sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas dan intelektualitas serta bersinergi dan berjiwa entrepreneur.
  2. Visi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus terwujud sampai dengan tahun 2025.

 

Pasal 3

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UMSurabaya mempunyai misi:

  1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
  2. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang islami.
  3. Mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika.
  4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip good governance.

 

Pasal 4

Nilai-nilai yang dikembangkan dan dijunjung tinggi di UMSurabaya meliputi: a. Akhlakul karimah;

  1. Kebangsaan;
  2. Keteladanan;
  3. Budaya riset, inovasi, dan penerapan teknologi yang diabdikan bagi kemaslahatan umat;
  4. Tanggap dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  5. Penguatan sivitas akademika sebagai warga negara dan warga dunia yang mampu mengantisipasi perubahan yang cepat, dan berpandangan global.

 

Pasal 5 UMSurabaya mempunyai tujuan sebagai berikut:

  1. Mewujudkan sivitas akademika yang menjadi teladan melalui dakwah Islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar.
  2. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlaq, memiliki kompetensi serta profesionalisme di bidangnya sesuai kebutuhan stakeholders.
  3. Mengembangkan jiwa entrepreneur pada sivitas akademika.
  4. Mewujudkan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan.

 

BAB III

IDENTITAS

 

Pasal 6

Identitas yang menjadi ciri khas UMSurabaya adalah beraqidah Islam, bersumber pada

Al-Qur’an dan As-Sunnah, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 

 

 

Pasal 7

Tugas pokok UMSurabaya, menyelenggarakan pembinaan ketakwaan, pendidikan tinggi, penelitian, mengembangkan ilmu keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta pengabdian masyarakat.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7, UMSurabaya mempunyai fungsi:

  1. Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, serta beramar ma’ruf nahi munkar menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
  2. Mengamalkan, mengembangkan, menciptakan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

 

Pasal 9

  1. Lambang UMSurabaya tersusun atas matahari bersinar, kata ”Muhammadiyah” bertuliskan huruf Arab, dua kalimat syahadat bertuliskan huruf Arab, lukisan padi dan kapas, tulisan ”Universitas Muhammadiyah Surabaya”, dan lima kelopak bunga yang melingkar.
  2. Adapun makna yang ada pada lambang UMSurabaya adalah sebagai berikut:
    1. Matahari menggambarkan dinamika, daya hidup, vitalitas, dan kemanfaatan bagi lingkungan.
    2. Tulisan Muhammadiyah dalam tulisan Arab adalah nama persyarikatan.
    3. Dua kalimat syahadat dalam tulisan Arab bermakna bahwa persyarikatan berusaha memancarkan cahaya ketauhidan yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
    4. Lukisan padi berjumlah 19 butir dan kapas 12 kuntum, menggambarkan tahun berdirinya persyarikatan, sekaligus lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Lambang ini juga berarti bahwa UMSurabaya mendidik tenaga ahli di bidangnya yang berguna bagi kesejahteraan umat, bangsa, dan negara.
    5. Tulisan ”Universitas Muhammadiyah Surabaya” memberikan arti perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di Kota Surabaya.
    6. Lima kelopak bunga melingkar melambangkan keteguhan UMSurabaya untuk menegakkan rukun Islam. Selain itu, kelopak bunga melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Lambang tersebut melatarbelakangi gambar matahari yang dilingkari padi dan kapas. Diantara lima kelopak bunga dan gambar padi dan kapas tertulis secara melingkar Universitas Muhammadiyah Surabaya.
    7. Lambang Muhammadiyah dijadikan inti lambang UMSurabaya terkandung maksud bahwa UMSurabaya merupakan amal usaha Muhammadiyah, sehingga segala gerak dan aktivitas yang dilakukan harus selaras dengan khitah, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
    8. Seluruh lambang berada di atas warna biru, lambang dari kemakmuran dan kedamaian. Diharapkan lulusan dari UMSurabaya, mampu membawa kemakmuran dan kedamaian bagi masyarakat.

 

Pasal 10

UMSurabaya memiliki himne dan mars yang dinyanyikan pada setiap upacara resmi universitas. Himne dan mars dimaksud terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

 

Pasal 11

Bendera universitas dan fakultas di lingkungan UMSurabaya meliputi bentuk, ukuran, isi, warna, dan makna ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

 

Pasal 12

Busana, pedoman acara, dan tata busana akademik ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

 

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

 

Pasal 13

  1. Kebijakan umum penyelenggaraan UMSurabaya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
  2. Kebijakan akademik penyelenggaraan UMSurabaya ditetapkan oleh Majelis Dikti.
  3. Kebijakan pengawasan aset persyarikatan Muhammadiyah di UMSurabaya dilakukan oleh Majelis Dikti yang dalam teknis operasionalnya dilimpahkan pada BPH UMSurabaya yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan.
  4. Rencana induk pengembangan (RIP) dan statuta UMSurabaya dirumuskan oleh pimpinan UMSurabaya bersama dengan BPH UMSurabaya.
  5. RIP dan statuta UMSurabaya tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Dikti atas usul Pimpinan UMSurabaya dengan pertimbangan Senat Universitas.

 

Pasal 14

Perangkat penyelenggaraan UMSurabaya terdiri atas BPH UMSurabaya dan Dewan Penyantun.

 

Pasal 15

  1. BPH UMSurabaya dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
  2. BPH UMSurabaya mewakili Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas:
    1. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UMSurabaya dalam pengelolaan

PTM;

    1. Bersama pimpinan UMSurabaya menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
    2. Bersama pimpinan UMSurabaya dan senat meyusun RIP dan statuta;
    3. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
  1. BPH UMSurabaya berwenang:
    1. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap

UMSurabaya atas usul rektor UMSurabaya;

    1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMSurabaya;
    2. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UMSurabaya.
  1. BPH UMSurabaya terdiri atas:
    1. Unsur pimpinan persyarikatan sebagai wakil persyarikatan;
    2. Unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
    3. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan.
  2. Susunan BPH UMSurabaya sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
  3. Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota BPH UMSurabaya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul pimpinan UMSurabaya bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi.
  4. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan pimpinan persyarikatan di tempat/domisili PTM bersangkutan.
  5. Keanggotaan BPH UMSurabaya berakhir karena berakhirnya masa jabatan, diberhentikan, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
  6. Pergantian antarwaktu keanggotaan BPH UMSurabaya dapat dilakukan pada karena pengunduran diri, diberhentikan, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
  7. Jabatan BPH UMSurabaya diatur sebagai berikut:
    1. Masa jabatan (4) empat tahun.
    2. Ketua tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Pimpinan

Persyarikatan di bawahnya;

    1. Ketua dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
    2. Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota tidak boleh rangkap jabatan sebagai unsur pimpinan pada perguruan tinggi Muhammadiyah atau Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
  1. Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan persyarikatan.

 

Pasal 16

  1. Dewan Penyantun bertugas memberikan pertimbangan dalam memecahkan permasalahan UMSurabaya yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat.
  2. Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh BPH atas usul pimpinan UMSurabaya.

 

Pasal 17

Pendidikan di UMSurabaya terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi.

  1. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian terdiri dari sarjana dan pascasarjana.
  2. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

 

Pasal 18

Penyelenggaraan perkuliahan di UMSurabaya diselenggarakan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

 

Pasal 19

  1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah.
  2. Tahun akademik dibagi paling sedikit 2 (dua) semester dengan ketentuan masing-masing semester terdiri atas 12-16 minggu.
  3. Pada akhir penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi diadakan wisuda.
  4. Pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

 

Pasal 20

  1. Administrasi akademik pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
  2. Penerapan SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.

 

Pasal 21

  1. UMSurabaya mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
  2. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan agama.
  3. Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

 

 

 

Pasal 22

  1. UMSurabaya dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi lain, baik dalam maupun luar negeri.
  2. Pelaksanaan kerjasama diatur oleh Surat Keputusan Rektor.

 

BAB V

KURIKULUM

 

Pasal 23

  1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam program-program studi berdasar kurikulum yang berlaku.
  2. Setiap mahasiswa diberikan kuliah wajib sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman Pimpinan Pusat tentang PTM.

 

Pasal 24

Beban dan masa studi setiap program diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.

 

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

 

Pasal 25

  1. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala.
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

 

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

 

Pasal 26

  1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
  2. Pimpinan UMSurabaya menjamin agar setiap sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik.
  3. Pimpinan UMSurabaya dapat mengijinkan penggunaan sumberdaya perguruan tinggi, dengan syarat kegiatan tersebut tidak merugikan UMSurabaya dan pihak lain.

 

Pasal 27

  1. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UMSurabaya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
  2. UMSurabaya dapat mengundang tenaga ahli dari luar UMSurabaya untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
  3. Pelaksanaan kebebasan mimbar diarahkan untuk pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.

 

Pasal 28

  1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UMSurabaya dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
  2. Perwujudan otonomi keilmuan pada UMSurabaya diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

 

BAB VIII

GELAR, SEBUTAN, LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

 

Pasal 29

Lulusan UMSurabaya berhak menggunakan gelar akademik bagi peserta program sarjana dan pascasarjana serta sebutan profesi bagi peserta didik profesi sesuai peraturan yang berlaku.

 

 

 

Pasal 30

  1. Gelar akademik sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana dan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
  2. Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
  3. Sebutan profesi Ahli Pratama (A.P.) bagi lulusan program diploma I, Ahli Muda (A.Ma.) bagi lulusan program diploma II, Ahli Madya (A.Md.) bagi lulusan program diploma III dan Sarjana Sains Terapan (SST) bagi lulusan program diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
  4. Jenis sebutan, singkatan, dan penggunaan gelar, diberikan pada lulusan UMSurabaya, sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 31

Syarat pemberian gelar akademik atau profesional meliputi:

  1. Kewajiban pendidikan akademik dan atau profesi pada suatu program studi harus terpenuhi.
  2. Kewajiban administrasi dan keuangan selama mengikuti program studi telah terselesaikan.

 

Pasal 32

  1. Gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
  2. Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan dan direkomendasikan oleh Senat Universitas.
  3. Gelar doktor kehormatan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 33

Gelar akademik atau sebutan profesi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut.

 

 

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 34 Perangkat operasional UMSurabaya terdiri atas: a. Pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor

  1. Dosen
  2. Senat
  3. Pelaksana akademik:

Fakultas, Akademi, Program Studi, Program Pascasarjana, Kelompok Dosen, Lembaga Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Lembaga Etik dan Pengembangan Pendidikan.

  1. Pelaksana administrasi:

Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Administrasi Keuangan, Biro Administrasi Sumber Daya Manusia, dan Kesekretariatan Rektorat.

  1. Penunjang untuk pelaksanaan teknis:

Perpustakaan, Information Communication Technology (ICT) dan Multimedia, Pusat Bahasa, Pusat Pendaftaran Mahasiswa Baru (P2MB), dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional.

 

Pasal 35

  1. UMSurabaya dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab utama, melaksanakan arahan, kebijakan umum dan menetapkan peraturan serta norma dengan pertimbangan Senat Universitas.
  2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah.

 

Pasal 36

  1. Rektor UMSurabaya bertugas memimpin pembinaan Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan pada sivitas akademika UMSurabaya, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada dosen.

  1. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka Wakil Rektor bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor berdasarkan surat tugas dari Rektor.
  2. Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka salah seorang Wakil Rektor yang lain bertindak sebagai Pelaksanan Harian Rektor berdasarkan Surat Tugas Rektor.
  3. Dalam hal semua Pimpinan UMSurabaya berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka salah seorang Dekan bertindak sebagai pelaksana harian Rektor berdasarkan Surat Tugas Rektor.
  4. Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor Definitif.
  5. Rektor berhalangan tetap bilamana:
    1. Meninggal dunia;
    2. Sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter;
    3. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    4. Mengundurkan diri dan atau diberhentikan.
  6. Calon pejabat Rektor diusulkan oleh BPH bersama PWM kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Dikti selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Rektor dinyatakan berhalangan tetap.
  7. Calon pejabat Rektor yang diusulkan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan Pimpinan Pusat.

 

Pasal 37 Persyaratan Rektor dan Wakil Rektor:

  1. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
  2. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
  3. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
  4. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
  5. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalan tugas;
  6. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMSurabaya dan mengembangkan persyarikatan;
  7. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  8. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
  9. Untuk jabatan Rektor berijazah Doktor (S3) atau yang sederajat, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
  10. Untuk jabatan Wakil Rektor sekurang-kurangnya berijazah Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

 

Pasal 38

  1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
  2. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
  3. Senat Universitas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
  4. Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor.
  5. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

  1. Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
  2. Setiap anggota senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
  3. Senat universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
  4. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
  5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor.
  6. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan tetap dilanjutkan.
  7. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan persyarikatan.

 

Pasal 39

  1. Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya.
  2. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.
  3. Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
  4. Wakil Rektor meliputi Wakil Rektor I membidangi akademik, Wakil Rektor II membidangi administrasi umum dan keuangan, dan Wakil Rektor III membidangi kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.

 

Pasal 40

  1. Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapat pertimbangan.
  2. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
  3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas.
  4. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM.
  5. Apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM.
  6. Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
  7. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor kepada Majelis Dikti.
  8. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Dikti selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Universitas.
  9. Majelis Dikti menetapkan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
  10. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon atau calon Wakil Rektor untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon atau calon Wakil Rektor dapat diteruskan.
  11. Majelis Dikti dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan persyarikatan.

 

BAB X

SENAT UNIVERSITAS

 

Pasal 41

  1. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMSurabaya.
  2. Tugas pokok Senat Universitas sebagai berikut:
    1. Merumuskan kebijaksanaan akademik dan perkembangan universitas.
    2. Merumuskan kebijakan penelitian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai tuntunan Islam.
    3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas.
    4. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas yang diajukan oleh Rektor.
    5. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas kebijakan yang telah ditetapkan.
    6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan universitas.
    7. Memilih dan memberikan pertimbangan terhadap calon Rektor.
    8. Memberikan pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor dan calon Direktur Pascasarjana dari aspek kepemimpinan.
    9. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
    10. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dari UMSurabaya.
    11. Senat universitas dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja universitas.
    12. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan pengusulan dosen untuk mendapatkan jabatan Guru Besar.

 

 

 

Pasal 42

  1. Senat Universitas terdiri atas:
    1. Dosen tetap UMSurabaya yang memiliki jabatan akademik Guru Besar.
    2. Rektor dan Wakil Rektor
    3. Dekan atau Direktur Pascasarjana
    4. Perwakilan dosen tetap berdasarkan jumlah mahasiswa secara proporsional sesuai dengan hasil rapat pimpinan universitas dengan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
  2. Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir (d) ketika diangkat usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
  3. Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota senat.
  4. Anggota senat ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Perubahan anggota senat hanya dimungkinkan apabila terjadi perubahan status seperti yang dimaksud pasal 42 ayat (1) dan atau memasuki masa purnatugas.
  6. Dalam melaksanakan tugas, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.

 

Pasal 43

Tata cara pengambilan putusan dalam rapat Senat Universitas sebagai berikut:

  1. Rapat senat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota ditambah satu.
  2. Apabila anggota yang hadir dalam rapat senat tidak memenuhi jumlah seperti pada ayat (1), maka rapat senat harus ditunda maksimal 1 (satu) jam. Rapat senat berikutnya dianggap sah tanpa mempertimbangkan jumlah yang hadir.
  3. Keputusan dalam rapat senat diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
  4. Bila tidak tercapai keputusan pada ayat (3), maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

 

Pasal 44 Organisasi fakultas terdiri atas:

  1. Pimpinan terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan.
  2. Senat Fakultas.
  3. Pelaksana akademik terdiri dari jurusan, program studi, laboratorium, dan dosen.
  4. Pelaksana administrasi adalah bagian tata usaha.

Pasal 45 Fakultas dipimpin oleh:

  1. Dekan memimpin penyelenggaraan, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan serta bertanggung jawab kepada Rektor.
  2. Dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan organisasi, dalam melaksanakan tugas, Dekan dapat dibantu oleh Wakil Dekan.
  3. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

 

Pasal 46

  1. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
  2. Prosedur pengangkatan Dekan:
    1. Senat Fakultas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Dekan.
    2. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan.
    3. Rektor meminta pertimbangan kepada PWM dalam aspek Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan dari Dekan.

    1. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
    2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Dekan kepada Dekan.
    3. Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM.
    4. Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM melalui proses penjaringan bakal calon Dekan.
    5. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor.
    6. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
    7. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Fakultas.
    8. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan.
  1. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
  2. Prosedur pengangkatan Wakil Dekan:
    1. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
    2. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas.
    3. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
    4. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Wakil Dekan dari Dekan.

    1. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
    2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak hari diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan.
    3. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan.
    4. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
    5. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat diteruskan.

 

Pasal 47 Persyaratan Dekan dan Wakil Dekan:

  1. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
  2. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
  3. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
  4. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
  5. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalan tugas;
  6. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMSurabaya dan mengembangkan persyarikatan;
  7. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  8. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
  9. Memiliki ijazah Magister (S2) dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan masa kerja minimal 5 (lima) tahun.

 

Pasal 48

  1. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
  2. Tugas pokok Senat Fakultas sebagai berikut:
    1. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
    2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian.
    3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas.
    4. Menilai pertanggungjawaban Dekan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) butir (a).
    5. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan.
  3. Senat Fakultas terdiri:
    1. Dekan dan Wakil Dekan;
    2. Ketua Program Studi;
    3. Dosen tetap UMSurabaya yang memiliki kualifikasi jabatan akademik minimal Asisten Ahli yang mewakili program studi disesuaikan dengan jumlah mahasiswa secara proporsional.
  4. Senat Fakultas diketuai oleh dekan didampingi oleh sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
  5. Anggota Senat Fakultas ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

 

 

Pasal 49

  1. Program studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu.
  2. Program studi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
  3. Ketua dan Sekretaris Program Studi pada fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
  4. Ketua Program Studi pada fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
  5. Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
  6. Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
  7. Prosedur pengangkatan Ketua Program Studi:
    1. Ketua program studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
    2. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua

Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas.

    1. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
    2. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan.

    1. BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
    2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi
    3. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan.
    4. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
    5. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diteruskan.
  1. Prosedur pengangkatan Sekretaris Program Studi:
    1. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
    2. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas.
    3. Dekan mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
    4. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Studi dari Dekan.

    1. BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Sekretaris Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
    2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi.
    3. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan.
    4. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
    5. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diteruskan.

 

Pasal 50

  1. Program studi strata 1 (S1) yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3).
  2. Syarat penyelenggaraan program studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur setingkat Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan PWM dan Senat Universitas.
  4. Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
  5. Program Studi pada Pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur.
  6. Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
  7. Prosedur pengangkatan Direktur Program Pascasarjana:
    1. Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan.
    2. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
    3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas.
    4. Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM.
    5. Apabila ada bakal calon Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM.
    6. Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan Rektor.
    7. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana.
    8. Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana.
    9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Direktur Program Pascasarjana tetap diteruskan.
  8. Prosedur pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana:
    1. Direktur Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan.
    2. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Direktur Program Pascasarjana dianggap tidak layak, Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Universitas.
    3. Direktur Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Universitas.
    4. Rektor meminta pertimbangan atas bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana dari Direktur Program Pascasarjana.
    5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana.
    6. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana.
    7. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
    8. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana, maka proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana tetap diteruskan.

 

  1. Prosedur pengangkatan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana:
    1. Direktur Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana kepada Rektor.
    2. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana dari Direktur Program Pascasarjana.

    1. BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana dan menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
    2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana menjadi Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana.
    3. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana menjadi Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Direktur Program Pascasarjana.
    4. Apabila bakal calon Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
    5. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana dapat diteruskan.

 

Pasal 51

Persyaratan Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjanasebagai berikut:

  1. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
  2. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
  3. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
  4. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
  5. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalan tugas;
  6. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMSurabaya dan mengembangkan persyarikatan;
  7. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  8. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
  9. Untuk jabatan Direktur Program Pascasarjana sekurang-kurangnya berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala. Jika memiliki program doktor maka Direktur Program Pascasarjana harus Guru Besar.
  10. Untuk jabatan Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

 

Pasal 52 Masa jabatan pejabat di lingkungan UMSurabaya:

  1. Masa jabatan Rektor, Wakil Rektor, Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun.
  2. Rektor, Wakil Rektor, Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana atau Asisten Direktur Program Pascasarjana, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan.
  3. Untuk kemaslahatan UMSurabaya dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan.

 

BAB XI

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

(BAAK), BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN (BAK), BIRO

ADMINISTRASI UMUM (BAU), DAN BIRO ADMINISTRASI SUMBER

DAYA INSANI (BAS)

 

Pasal 53

  1. BAAK adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
  2. BAAK dipimpin oleh kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. BAK adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi keuangan.
  4. BAK dipimpin oleh kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  5. BAU adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi sarana prasarana.
  6. BAU dipimpin oleh kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  7. BAS adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi sumber daya insani.
  8. BAS dipimpin oleh kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor.

 

BAB XII

LEMBAGA PENGKAJIAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN,

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT,

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU, DAN LEMBAGA ETIK DAN

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

 

Pasal 54

Dalam melaksanakan Catur Darma Perguruan Tinggi, UMSurabaya membentuk lembaga penunjang sebagai berikut:

  1. Lembaga Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPAIK)
  2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
  3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
  4. Lembaga Etik dan Pengembangan Pendidikan (LEP2)

 

Pasal 55

  1. LPAIK adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMSurabaya yang berada di bawah Rektor.
  2. LPAIK dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. Dalam menjalankan tugas, Kepala LPAIK dibantu tenaga administrasi.
  4. LPAIK melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kurikuler dan pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan secara inter dan antardisiplin di lingkungan UMSurabaya.

 

Pasal 56

  1. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMSurabaya yang berada di bawah Rektor.
  2. LPPM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. Dalam menjalankan tugas, Kepala LPPM dibantu tenaga administrasi.
  4. LPPM dalam menjalankan tugas, dapat menjalin kerja sama dengan berbagai instansi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan persetujuan Rektor.

 

Pasal 57

  1. LPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMSurabaya yang berada di bawah Rektor.
  2. LPM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. Dalam menjalankan tugas, Kepala LPM dibantu tenaga administrasi.
  4. LPM melaksanakan, mengooordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan UMSurabaya.

 

Pasal 58

  1. LEP2 adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMSurabaya yang berada di bawah Rektor.
  2. LEP2 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. Dalam menjalankan tugas, Kepala LEP2 dibantu tenaga administrasi.
  4. LEP2 melaksanakan penilaian terhadap nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif di lingkungan UMSurabaya.

 

 

 

 

 

 

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

 

Pasal 59

  1. Unit pelaksana teknis merupakan unsur penunjang sebagai perangkat di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar fakultas, program studi, dan laboratorium di UMSurabaya.
  2. Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari Perpustakaan, Information and Communication Technology (ICT) dan Multimedia, Pusat Bahasa, Pusat Pendaftaran Mahasiswa Baru (P2MB), dan unit-unit lain yang dianggap perlu.
  3. Pimpinan yang dimaksud pada ayat (1) diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

 

Pasal 60

  1. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kepustakaan.
  2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. Dalam menjalankan tugas, kepala perpustakaan dibantu oleh pustakawan dan tenaga administrasi.
  4. Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. Pelaksana dan pengolahan pustaka.
    2. Pemberi layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
    3. Pemeliharaan bahan pustaka.
    4. Pelaksana layanan referensi.
    5. Pelaksana urusan administrasi perpustakaan.

 

Pasal 61

  1. Information and Communication Technology (ICT) dan Multimedia adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data.
  2. Information and Communication Technology (ICT) dan Multimedia dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. Information and Communication Technology (ICT) dan Multimedia mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  4. Dalam menjalankan tugas, kepala Information and Communication Technology (ICT) dan Multimedia dibantu oleh teknisi komputer dan tenaga administrasi.

 

Pasal 62

  1. Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahasa.
  2. Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. Pusat Bahasa mempunyai tugas melakukan pelayanan bahasa.
  4. Dalam menjalankan tugas, Kepala Pusat Bahasa dibantu oleh tenaga administrasi.

 

Pasal 63

  1. P2MB adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan pendaftaran mahasiswa baru.
  2. P2MB dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. P2MB mempunyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran mahasiswa baru.
  4. Dalam menjalankan tugas, Kepala P2MB dibantu oleh tenaga administrasi.

 

BAB XIV

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN FAKULTAS, AKADEMI, DAN

JURUSAN/PROGRAM STUDI

 

Pasal 64

  1. Penambahan dan penutupan fakultas/akademi diusulkan oleh Rektor atas persetujuan BPH UMSurabaya kepada Kementerian terkait.
  2. Penambahan dan penutupan program studi diusulkan oleh Rektor atas persetujuan BPH UMSurabaya.
  3. Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium/studio pada setiap jurusan/program ditetapkan oleh Rektor UMSurabaya.

 

 

BAB XV

KARYAWAN

 

Pasal 65

  1. Karyawan di lingkungan UMSurabaya terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
  2. Dosen di lingkungan UMSurabaya terdiri dari dosen tetap persyarikatan, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
  3. Dosen tetap persyarikatan diangkat oleh BPH UMSurabaya atau pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara akademik oleh Pemerintah di UMSurabaya (dosen dipekerjakan).
  4. Dosen tidak tetap diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
  5. Dosen tamu adalah seorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada UMSurabaya dalam jangka waktu tertentu.

 

Pasal 66

  1. Jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
  2. Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 67

Persyaratan menjadi dosen dan tenaga kependidikan tetap persyarikatan UMSurabaya: a. Beragama Islam.

  1. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
  2. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi persyarikatan. e. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan.
  5. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan.
  6. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.

 

Pasal 68

  1. Seseorang hanya dapat diusulkan menjadi Guru Besar atau Profesor di lingkungan UMSurabaya selama yang bersangkutan masih aktif mengajar.
  2. Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen.
  3. Guru Besar yang mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di UMSurabaya sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
  4. Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh perundangan yang berlaku.

 

Pasal 69

  1. Syarat untuk menjadi Guru Besar selain sebagaimana diatur dalam Pasal 68 adalah:
    1. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.
    2. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor.
  2. Untuk diangkat menjadi Guru Besar, harus memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
  3. Guru Besar diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan dari rapat Senat Universitas.
  4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

 

Pasal 70

  1. Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.
  2. Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh BPH atas usul Rektor.

 

Pasal 71

  1. Setiap dosen di lingkungan UMSurabaya berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Setiap dosen berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.
  3. Setiap dosen berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Setiap dosen berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas universitas.
  5. Setiap dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga universitas dalam menjalankan fungsi dan tujuan universitas.

 

BAB XVI

MAHASISWA, ALUMNI, DAN IKOMA

 

Pasal 72

Mahasiswa UMSurabaya adalah peserta didik yang terdaftar di UMSurabaya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan merupakan bagian dari sivitas akademika UMSurabaya.

 

Pasal 73

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa UMSurabaya sebagai berikut:

  1. Untuk menjadi mahasiswa di UMSurabaya harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan memiliki kemampuan yang disyaratkan.
  2. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa UMSurabaya setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
  3. Syarat sebagaimana di atas dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Rektor.
  4. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dikemukakan di atas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

 

Pasal 74

  1. Mahasiswa mempunyai hak:
    1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik.
    2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
    3. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
    4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi.
    5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar.
    6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
    7. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
    8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UMSurabaya.
    9. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

 

Pasal 75

  1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
    1. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UMSurabaya;
    2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UMSurabaya;
    3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
    5. Menjaga kewibawaan dan nama baik UMSurabaya dan persyarikatan

Muhammadiyah;

    1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kebudayaan nasional.
  1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

 

Pasal 76

  1. Organisasi kemahasiswaan UMSurabaya adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan integritas serta kepribadian muslim, cerdas, dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
  2. Organisasi kemahasiswaan UMSurabaya diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
  3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di UMSurabaya.
  4. Pengurus organisasi kemahasiswaan di UMSurabaya bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahinya.
  5. Organisasi kemahasiswaan UMSurabaya terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

(IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),

Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

  1. Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan UMSurabaya dalam ayat (3) dan ayat (5) di atas menjadi tanggung jawab Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur melalui keputusan Rektor.

 

Pasal 77

ALUMNI

  1. Alumni UMSurabaya adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di UMSurabaya.
  2. Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi keluarga alumni UMSurabaya yang bertujuan menjalin hubungan dengan UMSurabaya dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan UMSurabaya.
  3. UMSurabaya dapat membantu para alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui pemberian informasi dan bentuk-bentuk lain.

 

Pasal 78

IKOMA

  1. Untuk meningkatkan komunikasi universitas dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk ikatan orang tua mahasiswa (IKOMA) yang bersifat nonstruktural.
  2. Pembentukan IKOMA disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

 

 

 

 

 

 

BAB XVII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 79

  1. Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH bersama Rektor berdasarkan anggaran yang telah disahkan oleh Majelis Dikti.
  2. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi universitas menjadi tanggung jawab Rektor.

 

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

 

Pasal 80

  1. Pembiayaan UMSurabaya diperoleh dari:
    1. Sumbangan persyarikatan;
    2. Hasil usaha BPH;
    3. Hasil usaha Dewan Penyantun;
    4. Bantuan Pemerintah;
    5. Bantuan luar negeri;
    6. Pemasukan dari mahasiswa;
    7. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
  2. Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) UMSurabaya disusun oleh pimpinan universitas bersama BPH disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja (APB) oleh Majelis Dikti.
  3. Laporan realisasi APB UMSurabaya disampaikan kepada BPH setiap tahun.

 

Pasal 81

  1. Pengelolaan keuangan UMSurabaya dilakukan oleh Rektor berdasarkan APB yang telah disahkan oleh Majelis Dikti.
  2. Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan menjadi tanggung jawab Majelis Dikti dan lembaga yang ditunjuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

 

 

 

BAB XIX

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 82

  1. Penilaian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan UMSurabaya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada UMSurabaya dilakukan oleh Majelis Dikti.
  3. Penilaian mutu akademik UMSurabaya secara internal dilakukan oleh lembaga penjamin mutu, dan secara eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan/atau instansi lain yang kompeten.

 

BAB XX

PENGHARGAAN, KODE ETIK, DAN SANKSI

 

Pasal 83

PENGHARGAAN

  1. UMSurabaya dapat memberikan penghargaan kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan prestasi dan telah berjasa terhadap universitas.
  2. Penghargaan yang dimaksud ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa sesuai prestasi dan jasa yang telah diberikan kepada universitas.

 

Pasal 84

KODE ETIK

  1. Sivitas akademika UMSurabaya wajib menjunjung tinggi akhlak islami.
  2. Sivitas akademika UMSurabaya wajib menjunjung tinggi kode etik profesi dan nilainilai yang dikembangkan universitas.
  3. Sivitas akademika UMSurabaya wajib menjaga nama baik universitas.

 

 

 

BAB XXI

SANKSI

Pasal 85

Sivitas akademika UMSurabaya yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku di UMSurabaya dikenakan sanksi yang diatur oleh Surat Keputusan Rektor.

 

BAB XXII

KERJA SAMA

 

Pasal 86

  1. UMSurabaya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar persyarikatan baik dari dalam maupun dari luar negeri.
  2. Kerja sama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen, mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan akademik, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
  3. Kerja sama penelitian dan pengabdian dapat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan seperti pertukaran penelitian, penerbitan karya ilmiah, pelatihan penelitian, dan pemanfaatan sumberdaya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
  4. Kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri diatur oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari BPH.

 

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 87

  1. Hal-hal yang belum tercantum dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Rektor.
  2. Perubahan statuta dilakukan oleh Badan Pembina Harian atas usul Rektor melalui pertimbangan Senat Universitas.
  3. Dalam hal-hal tertentu, untuk kemaslahatan universitas, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
  4. Dengan ditetapkan statuta ini maka statuta lama dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
  5. Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 88

Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.